Kemendag-Kejaksaan Agung Jalin Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum

18 May 2017

Kejaksaan Agung Republik Indonesia sepakat menjalin kerja sama | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Yogyakarta

 

 

Selain itu, juga koordinasi penanganan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, pengawalan, dan pengamanan oleh TP4; koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset di dalam maupun di luar negeri; peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta bentuk kerja sama lain yang disepakati.

Sedangkan untuk implementasi di lapangan, masing-masing Pejabat Eselon I dapat menindaklanjuti secara detail dengan penandatanganan perjanjian kerja sama.

Proses penegakan hukum di bidang perdagangan bukanlah permasalahan yang mudah ditangani karena sensitif dengan kompleksitasnya yang tinggi. Oleh karena itu, Nota Kesepakatan ini akan menjadi pedoman bagi Kemendag dan Kejaksaan RI mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi,” jelas Mendag.

Nota Kesepakatan ini menekankan pada kerja sama dan koordinasi dalam pertukaran data dan/atau informasi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara.

“Kami tidak mau salah dalam mengambil langkah, baik saat ini maupun yang akan datang, agar terhindar dari kriminalisasi atas kegiatan atau kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan,” ungkap Mendag.

Dia menambahkan, melalui pemberian pertimbangan hukum (legal opinion) dan pendampingan dari Kejaksaan Agung RI, diharapkan kegiatan-kegiatan dan kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan menjadi lebih bersih dan dapat ipertanggungjawabkan.

Mendag menjelaskan, Nota Kesepakatan ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi positif antara Kemendag dan Kejaksaan Agung RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penanganan permasalahan hukum.

Nota Kesepakatan ini sekaligus sebagai komitmen bersama dalam penegakan hukum di bidang perdagangan serta pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4).

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penanganan Permasalahan Hukum.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dan Jaksa Agung Republik Indonesia HM Prasetyo pada hari Rabu (17/05/2017) di Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sepakat menjalin kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penanganan permasalahan hukum.

 

Tak ingin salah langkah, Kemdag gandeng Kejaksaan | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Yogyakarta

 

Selain itu, juga koordinasi penanganan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, pengawalan, dan pengamanan oleh TP4. Koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset di dalam maupun di luar negeri.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta bentuk kerja sama lain yang disepakati. Sedangkan untuk implementasi di lapangan, masing-masing Pejabat Eselon I dapat menindaklanjuti secara detail dengan penandatanganan perjanjian kerja sama.

“Proses penegakan hukum di bidang perdagangan bukanlah permasalahan yang mudah ditangani karena sensitif dengan kompleksitasnya yang tinggi. Oleh karena itu, Nota Kesepakatan ini akan menjadi pedoman bagi Kemendag dan Kejaksaan RI mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi,” jelas Enggar.

Nota Kesepakatan ini menekankan pada kerja sama dan koordinasi dalam pertukaran data dan/atau informasi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara.

Kami tidak mau salah dalam mengambil langkah, baik saat ini maupun yang akan datang, agar terhindar dari kriminalisasi atas kegiatan atau kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan,” ungkap Enggar.

Enggar menambahkan, melalui pemberian pertimbangan hukum (legal opinion) dan pendampingan dari Kejaksaan RI, diharapkan kegiatan-kegiatan dan kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan menjadi lebih bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mendag menjelaskan, Nota Kesepakatan ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi positif antara Kemendag dan Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penanganan permasalahan hukum.

Nota Kesepakatan ini sekaligus sebagai komitmen bersama dalam penegakan hukum di bidang perdagangan serta pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4).

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penanganan Permasalahan Hukum.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Jaksa Agung Republik Indonesia H.M. Prasetyo pada hari ini, Rabu (17/05) di Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Kementerian Perdagangan (Kemdag) dan Kejaksaan Republik Indonesia sepakat menjalin kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penanganan permasalahan hukum.

Tangani Masalah Hukum, Kementerian Perdagangan Rangkul Jaksa Agung | PT Kontak Perkasa Futures

 

Misalnya, dalam hal pelanggaran perdagangan, Jaksa Agung bersedia bertukar informasi bersama Kemendag dalam upaya menstabilkan harga. Sebab, di sana banyak spekulan dan pengusaha hitam, yang cenderung memanfaatkan situasi dan kondisi.

“Ini yang akan kami awasi supaya kejadian seperti itu terulang secara kronis. Dengan pendampingan ini, tentu kami harap dapat meringankan beban tugas Kemendag dalam melaksanakan tupoksi, demi tercapainya kepentingan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Prasetyo.

Jaksa Agung Prasetyo berharap MoU ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu taat hukum sehingga ke depannya mereka tidak perlu khawatir apabila bersentuhan dengan hukum selama bertindak sesuai dengan koridor yang benar.

Salah satu hal yang menjadi sorotan Kejaksaan Agung saat ini adalah tentang kegiatan Kemendag dalam menjaga kestabilan harga pangan. Di ranah itulah nantinya pihak kejaksaan juga akan bekerja.

Enggar berharap kesepakatan ini dapat menghasilkan sinergi positif antara Kemendag dan Kejaksaan RI, sekaligus sebagai komitmen bersama dalam penegakan hukum di bidang perdagangan serta pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4). “Setelah menandatangani MoU, dalam tiga bulan paling lama harus ditindaklanjuti untuk diimplementasikan. Ini melegakan bagi kami, bahwa dalam mengambil langkah kebijakan tidak ada kekhawatiran,” tuturnya.

Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, kerja sama tersebut mencakup beberapa hal, seperti pendampingan dan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung saat pihaknya melakukan imbal dagang dengan negara lain. “Serta menyangkut berbagai hal yang bisa berpotensi penyimpangan. Sebelum terjadi, kami mohon Jaksa Agung bisa memberi pendampingan sehingga dalam waktu ke depan semakin banyak kebijakan yang akan kami lakukan,” tuturnya saat memberikan pemaparan di Kementerian Perdagangan, Rabu, 17 Mei 2017.

Kementerian Perdagangan dan Kejaksaan Republik Indonesia sepakat menjalin kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penanganan permasalahan hukum. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penanganan Permasalahan Hukum.

 

 

Kontak Perkasa Futures


TAGS PT Kontak Perkasa Futures PT Kontak Perkasa Kontak Perkasa Futures Ekonomi


-

PT Kontak Perkasa Futures


Follow Me