OJK Optimistis Target Inklusi Keuangan 75% Tercapai

19 May 2017

OJK pun telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mengedukasi masyarakat tentang lembaga keuangan | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Makassar

 

 

 

 

Tahapan tersebut meliputi Tahap Pembangunan periode 2013-2017, Tahap Pengembangan 2018-2022, dan Tahap Akselerasi 2023-2027, dan mengacu pada empat pilar utama perlindungan konsumen, yakni infrastruktur, regulasi perlindungan konsumen, pengawasan market conduct, serta edukasi dan komunikasi.

“Kita harapkan dengan strategi komperensif ini tidak hanya bermanfaat bagi konsumen tapi juga melibatkan sektor keuangan,” ungkap dia.

Untuk mencapai angka tersebut, lanjut dia, OJK baru saja meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) Tahun 2013-2027, sebagai langkah evaluasi program Perlindungan Konsumen OJK 5 tahun berjalan dan upaya menjawab tantangan di 10 tahun mendatang.
Penyusunan strategi ini merupakan upaya menjawab tantangan serta isu strategis perlindungan konsumen sektor jasa keuangan baik di masa sekarang maupun masa mendatang dalam ruang lingkup nasional, regional, maupun internasional.

OJK membagi tiga tahapan setiap lima tahun target yang ingin dicapai untuk memastikan perlindungan konsumen yang berkeseimbangan dengan tumbuh berkembangnya industri jasa keuangan.

Dia melanjutkan, keunggulan program inklusi keuangan yang dikembangkan selama lima tahun terakhir ini dimaksimalkan oleh program pemerintah.

Sinergi ini diperkuat oleh data indeks inklusi dan literasi keuangan yang terus membaik. Hasil survei indeks literasi keuangan di tahun 2013 berada di level 21,8% sementara tingkat inklusi keuangan sebesar 59,7%. Namun di 2016 terjadi perbaikan menjadi 29,6% untuk literasi keuangan dan 67,8% untuk inklusi keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis target inklusi keuangan sebesar 75% pada tahun 2019 akan tercapai. OJK pun telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mengedukasi masyarakat tentang lembaga keuangan.

“Kita mengikuti saja target pemerintah, dan hari ini hampir 69%. Sudah on the track lah dan kita harapkan target inklusi keuangan akan tercapai di tahun 2019,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad saat peluncuran Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) Tahun 2013-2027 di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Masyarakat Cerdas dan Paham Keuangan Takkan Mudah Tertipu | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Makassar

 

Angka literasi dan inklusi keuangan yang rendah tersebut, lanjut Muliaman, mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum melek keuangan. Akibatnya, marak terjadi investasi ilegal yang banyak merugikan masyarakat bahkan ada masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi pun menjadi korbannya.

“Oleh karena itu, diperlukan gerakan edukasi yang masif dan program inklusi keuangan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk mereka yang ter-marginalkan, seperti masyarakat ekonomi menengah bawah, masyarakat di perbatasan/daerah terpencil, penduduk lanjut usia, kaum ibu, dan masyarakat disabilitas atau yang berkebutuhan khusus,” ujar Muliaman.

Berdasarkan hasil survei OJK, indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia meningkat dibandingkan hasil pada survei serupa yang dilaksanakan OJK pada 2013. Indeks literasi keuangan di 2016 mencapai 29,66 persen, meningkat dibandingkan 2013 yang mencapai 21,84 persen.

Namun, tingkat literasi tersebut masih tertinggal dibandingkan negara-negara kawasan seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura yang sudah di atas 60 persen. Singapura bahkan sudah mencapai 90 persen lebih.

Potensi pertumbuhan kelas menengah ini menjadi target pemasaran produk-produk keuangan. Oleh karenanya, diharapkan masyarakat tidak mudah tertipu pada iming-iming investasi yang memiliki imbal hasil yang sangat tinggi. Harus ada perubahan mindset dan sudut pandang masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang melek dan cerdas keuangan,” ujar Muliaman.

Ia menuturkan, untuk mencapai tujuan masyarakat cerdas keuangan memang harus dipersiapkan sejak dini. Tidak hanya sekedar edukasi dan komunikasi untuk mengetahui apa itu keuangan, namun juga harus mampu memahami bagaimana mengelola keuangan secara sehat dan sekaligus bijaksana dalam memilih tawaran produk dan layanan keuangan.

Muliaman di Jakarta, Kamis (18/5) menuturkan, saat ini, masyarakat Indonesia telah bertumbuh menjadi kelas menengah dimana kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan keuangan menjadi lebih variatif dan semakin kompleks.

Hasil riset Mckinsey menunjukkan bahwa pada 2030 diperkirakan sekitar 61 persen dari total penduduk Indonesia masuk dalam kategori kelas menengah.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai masyarakat yang cerdas dan paham soal keuangan dan cara mengelolanya, tidak akan mudah tertipu dengan investasi ilegal yang merugikan.

 

Ada Aturan Pembukaan Informasi Keuangan, Dana Nasabah Tidak Terganggu | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Makassar

 

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyatakan, yang paling utama adalah peraturan pelaksanaanya harus jelas. Selain itu, komunikasi dengan pemangku kepentingan harus baik.

Agus menyatakan, bank sentral sudah melakukan pemantauan terhadap seluruh bank. BI pun sudah memetakan dana nasabah yang mencapai di atas Rp 2 miliar dan sensitivitas serta interkoneksinya. “Kita melihat sensitivitasnya, bagaimana interconnected-nya. Jadi semua terkendali dengan baik,” jelas Agus.

Selama ini, untuk pajak, itu tidak rahasia, artinya bisa diminta. Memang mintanya melalui OJK dulu,” jelas Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Sempat ada kekhawatiran bahwa aturan ini akan menyebabkan terjadinya perpindahan dana nasabah. Sehingga, dana pihak ketiga (DPK) perbankan dikhawatirkan bakal tergerus.

Meskipun demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa aturan tersebut tidak membuat DPK perbankan terganggu. Pasalnya, kerahasiaan bank tetap dikedepankan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan. Aturan ini berlaku sejak diundangkan, yakni 8 Mei 2017.

Aturan ini diterbitkan untuk kepentingan perpajakan guna memenuhi standar kebijakan internasional terkait Automatic Exchange of Information (AEoI). Otomatis, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah bisa mengintip data nasabah yang ada di perbankan.

 

 

Kontak Perkasa Futures


TAGS PT Kontak Perkasa Futures Kontak Perkasa Futures PT Kontak Perkasa Ekonomi


-

PT Kontak Perkasa Futures


Follow Me